Pilkada Ongkos Besar, Manfaat ?

“Ongkos politik selalu ada di manapun, namun jumlahnya mestinya wajar dan itu didapatkan dari sumber-sumber yang benar dan cara-cara yang benar,” Presiden menambahkan. Dalam pernyataan pers seusai pelantikan Panglima TNI, KSAD, dan KSAU ini Presiden didampingi Wapres Jusuf Kalla dan para menteri Kabinet Indonesia bersatu.

Pernyataan SBY tersebut perlu kita cermati. Pertama bahwa biaya untuk mengikuti pilkada tentu harus bersumber dari sumber yang halal dan thayyib, bukan dari para cukong kayu illegal atau hasil korupsi. Bisa anda bayangkan jika dana calon bersumber dari pihak yang menjadi incaran aparat penegak hukum, tentu begitu terpilih mereka akan berlindung dibawah ketiak sang Kepala Daerah dan Kepala Daerah juga akan dengan “senang hati” maupun “terpaksa” melindungi mereka karena sudah “dibantu” pada saat Pilkada berlangsung.

Kedua adalah akhir-akhir ini sering terjadi sengketa pilkada baik itu di tingkat pemilihan Bupati maupun tingkat pemilihan Gubernur. Sengketa pilkada tentu akan menambah ongkos politik bagi para calon dan parpol pendukungnya maupun masyarakat pemilih, seperti kasus pilkada Sulawesi Selatan yang kemudian harus diulang sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh MA. Sementara manfaat pilkada ulang bagi masyarakat sangat kecil, semestinya para pihak yang ikut serta dalam pilkada membuat komitmen sehingga pelaksanaan pilkada dapat berjalan lancar. Tentu masyarakat tidak ingin uang hasil pajak mereka dihamburkan hanya untuk membiayai sebuah pilkada ulang, yang seharusnya tidak perlu terjadi bila pihak yang terkait bisa mengantisipasinya lebih awal. Belum lagi jika para calon saling memobilisasi massa, sehingga timbul huru-hara. Mari kita mengajar masyarakat berpolitik dengan cara yang baik, bukan dengan manuver politik murahan yang pada akhirnya mengorbankan rakyat. Padahal belum tentu para kandidat yang akan menjadi Kepala Daerah itu akan mengingat mereka begitu terpilih, bahkan ada kecenderungan memuaskan diri, keluarga dan kelompoknya sendiri dulu.

Rakyat juga seharusnya semakin dewasa dalam berperilaku politik, dengan melihat karakter setiap tokoh yang mencalonkan diri. Siapapun yang akan memimpin mereka itulah hasil dari sebuah pertarungan, ibarat olahraga tinju maka keputusan pemenangnya harus diterima dengan lapang dada walaupun menang dengan angka tipis bukan TKO atau KO. Apabila ditemukan kecurangan biarlah diselesaikan sendiri oleh para calon dengan memakai jalur hukum sesuai undang-undang, andaipun anda bersimpati cukup dengan demo simpatik atau menuliskan hal-ihwal ketidakpuasan anda melalui blog ini pada kolom komentar, tentunya dengan bahasa yang sopan. Pilkada yang lancar dan efisien hanya dapat dilaksanakan apabila para calon dan pendukungnya mempuyai kesadaran bahwa pilkada bukanlah tujuan akhir dari demokrasi, pilkada hanyalah salah satu sarana untuk mewujudkan suatu masyarakat yang demokratis.

“Buat apa demokrasi kalau hanya digunakan sebagai topeng” (DG.Limpo)

LINK